Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Batas Laut di Indonesia
Tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Indonesia sebagai negara maritim dengan luas laut yang begitu besar, seringkali menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum. “Kita perlu meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan juga memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dalam menangani pelanggaran batas laut,” ujar Prigi.
Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut juga menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekitar 300 kapal asing illegal fishing masuk ke perairan Indonesia setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang tidak mematuhi regulasi yang ada.
Dalam menangani tantangan ini, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, menegaskan pentingnya kerjasama antara instansi terkait dalam menegakkan hukum di laut. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi saja. Kita perlu bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan lembaga-lembaga lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut,” kata Aan Kurnia.
Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia, kesadaran dan kerjasama dari semua pihak sangatlah penting. Semua harus bersatu untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut agar dapat dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Semoga dengan upaya yang terus dilakukan, pelanggaran batas laut di Indonesia dapat diminimalisir dan keberlanjutan sumber daya laut dapat terjaga dengan baik.